ACHEHNETWORK.COM – Kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang menetapkan pemindahan empat pulau dari wilayah Aceh ke Sumatera Utara terus menuai sorotan tajam. Tak hanya dari masyarakat, kritik keras juga datang dari anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Aceh, Sudirman. Ia bahkan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Keputusan kontroversial tersebut tertuang dalam SK Mendagri tahun 2025 yang menetapkan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar—yang selama ini masuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil—sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Langkah ini memicu kegelisahan luas di tengah masyarakat Aceh, yang merasa hak historis, sosiologis, dan politis mereka atas keempat pulau tersebut telah dirampas.
Sudirman menilai keputusan itu berpotensi mengganggu stabilitas dan menghidupkan kembali luka lama pasca-konflik di Aceh. Ia menyebut bahwa kebijakan tersebut bukan keputusan mutlak dan masih bisa ditinjau ulang.
“Ini bukan harga mati. Presiden punya kewenangan penuh untuk mengevaluasi atau bahkan mencabut keputusan menterinya demi menjaga kondisi yang aman dan kondusif. Jangan sampai keputusan ini menimbulkan bibit konflik baru di antara masyarakat Aceh dan Sumut,” tegas Sudirman.
Ia juga menekankan pentingnya ketegasan kepala negara dalam menangani persoalan ini. “Sebenarnya ini masalah sederhana kalau Presiden mau menutup polemiknya. Tapi kalau terus dibiarkan, bisa melebar ke mana-mana,” tambahnya.
Menanggapi desakan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah membuka diri terhadap evaluasi atau bahkan gugatan hukum dari pihak-pihak yang tidak sepakat dengan penetapan batas wilayah tersebut.
“Kami tidak punya kepentingan pribadi dalam hal ini. Kalau ada yang ingin menggugat secara hukum, silakan saja. Pemerintah sangat terbuka terhadap proses evaluasi demi kepentingan bersama,” ujar Tito kepada awak media.
Keempat pulau yang kini menjadi rebutan administratif antara Aceh dan Sumatera Utara memang memiliki nilai strategis. Selain potensi pariwisata, kabar mengenai potensi cadangan migas di wilayah tersebut juga turut menyulut eskalasi ketegangan publik.***
Editor : ADM
SHARE :
