Warga Tempuh Jalur Hukum, Sengketa Lahan dengan PT Mifa dan Tuntutan Ganti Rugi - Acheh Network

Warga Tempuh Jalur Hukum, Sengketa Lahan dengan PT Mifa dan Tuntutan Ganti Rugi

Senin, 14 Oktober 2024 - 23:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: PT Mifa Bersaudara

Foto: PT Mifa Bersaudara

ACHEHNETWORK.COM – T. Ridwan (64), seorang warga Ie Masen Kaye Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, tengah menghadapi konflik kepemilikan lahan dengan PT Mifa yang diduga mengambil alih tanah miliknya tanpa kompensasi yang memadai. Untuk menempuh jalur hukum, Ridwan memberikan kuasa kepada Kantor Hukum Commanders Law (CMD) di Banda Aceh guna menangani kasus ini.

Dalam pernyataannya pada Minggu (13/10/2024), Ridwan dan tim kuasa hukumnya menyatakan bahwa langkah hukum ini diambil demi mencari keadilan atas hak kepemilikan tanahnya yang kini dikuasai oleh perusahaan tambang tersebut.

Tim hukum yang ditunjuk Ridwan terdiri dari empat advokat berpengalaman, yaitu Muzakir AR, SH, Salman, SH, Rini Santia, SH, dan Nasruddin, SH. Melalui keterlibatan para pengacara ini, Ridwan berharap hak-haknya dapat diperjuangkan secara maksimal melalui jalur hukum yang berlaku.

“Kami berharap PT Mifa memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi yang sesuai atas tanah yang mereka kuasai,” ungkap Ridwan, menekankan bahwa pengambilalihan tanah harus disertai kompensasi yang adil, sesuai dengan prinsip keadilan dan hak kepemilikan.

Baca Juga :  Ravena Wulandari Asal Aceh, Kontestan Hijab Pertama yang Masuk 16 Besar Miss Universe Indonesia 2024

Tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Desa Sumber Batu, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat.

Ridwan memperoleh tanah ini pada tahun 1989, saat konflik Aceh memaksa banyak transmigran asal Jawa di Aceh Barat untuk menjual harta benda mereka, termasuk tanah. Ridwan membeli tanah tersebut, yang kini terdaftar dengan Sertifikat Nomor 298 dan 313.

Muzakir AR, salah satu anggota tim kuasa hukum, menjelaskan bahwa kliennya sebenarnya tidak keberatan tanahnya digunakan oleh PT Mifa.

Namun, ia menuntut agar perusahaan tersebut memberikan ganti rugi yang layak sesuai hukum.

Muzakir menegaskan bahwa hak-hak Ridwan dilindungi oleh UUD 1945, khususnya dalam Pasal 27 hingga Pasal 34, yang menjamin hak warga negara atas harta benda mereka.

Baca Juga :  Tak Kunjungi Cair, ASN Pemerintah Aceh Belum Terima Gaji Januari, Berikut Penjelasan Kepala BPKA...

Menurut Muzakir, tindakan pengambilalihan lahan tanpa kompensasi yang layak adalah pelanggaran serius terhadap konstitusi.

“Ini bukan hanya soal hak individu, tetapi juga soal penghormatan terhadap prinsip-prinsip dasar negara,” tegas Muzakir.

Ia juga menyoroti bahwa pengabaian terhadap keadilan sosial dalam kasus-kasus seperti ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara dan berpotensi memicu ketegangan sosial.

“Oleh karena itu, setiap tindakan pengambilalihan tanah harus dilakukan dengan menghormati hukum dan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat terdampak,” pungkasnya.

Kasus ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan, terutama ketika melibatkan hak-hak kepemilikan tanah yang dilindungi konstitusi, serta perlunya kepastian hukum dalam setiap proses pengambilalihan tanah oleh perusahaan besar.***

Editor : Zahra Khairina

Sumber : Jurnal Aceh

Artikel Terkait

BI Cabut Uang Rupiah Ini di 2025! Segera Tukarkan Sebelum Terlambat!
Nasib Mira Ulfa Selebgram Aceh Usai Viral Baca Basmalah dengan Musik DJ: Pilih Jalani Pembinaan dan Tutup Akun TikTok
Mendagri Tegaskan Penyelesaian Masalah Tenaga Honorer Tahun 2025: Non-ASN Ilegal dan Tak Akan Dibayar
Fenomena Wanita Nongkrong Hingga Larut Malam Sambil Merokok di Banda Aceh Menghilangkan Kearifan Lokal, DPRK Minta Tindakan Tegas
Berikut PNS yang Tidak Mendapatkan THR dan Gaji Ke-13 Tahun 2025 Beserta Jadwal Pencairannya
Kesempatan Emas untuk Pemuda Aceh: Kodam IM Buka Pendaftaran Tamtama TNI AD 2025
Menteri Agama Nasaruddin Dukung MK Tolak Penghapusan Kolom Agama di KTP: “Tanpa Ini, Masyarakat Bisa Kacau”
Los Angeles: Dari Kota Impian “Surga Dunia” Menjadi “Neraka Dunia”, Kerugian Hampir 1000 Triliun

           
Konten berikut adalah iklan platform MGID, media kami tidak terkait dengan materi konten tersebut
Konten berikut adalah iklan platform Recreativ, media kami tidak terkait dengan materi konten tersebut

Artikel Terkait

Minggu, 9 Februari 2025 - 10:19 WIB

BI Cabut Uang Rupiah Ini di 2025! Segera Tukarkan Sebelum Terlambat!

Jumat, 24 Januari 2025 - 21:15 WIB

Nasib Mira Ulfa Selebgram Aceh Usai Viral Baca Basmalah dengan Musik DJ: Pilih Jalani Pembinaan dan Tutup Akun TikTok

Minggu, 19 Januari 2025 - 19:03 WIB

Mendagri Tegaskan Penyelesaian Masalah Tenaga Honorer Tahun 2025: Non-ASN Ilegal dan Tak Akan Dibayar

Sabtu, 18 Januari 2025 - 14:03 WIB

Fenomena Wanita Nongkrong Hingga Larut Malam Sambil Merokok di Banda Aceh Menghilangkan Kearifan Lokal, DPRK Minta Tindakan Tegas

Selasa, 14 Januari 2025 - 23:21 WIB

Berikut PNS yang Tidak Mendapatkan THR dan Gaji Ke-13 Tahun 2025 Beserta Jadwal Pencairannya

Selasa, 14 Januari 2025 - 21:56 WIB

Kesempatan Emas untuk Pemuda Aceh: Kodam IM Buka Pendaftaran Tamtama TNI AD 2025

Minggu, 12 Januari 2025 - 18:48 WIB

Menteri Agama Nasaruddin Dukung MK Tolak Penghapusan Kolom Agama di KTP: “Tanpa Ini, Masyarakat Bisa Kacau”

Sabtu, 11 Januari 2025 - 21:14 WIB

Los Angeles: Dari Kota Impian “Surga Dunia” Menjadi “Neraka Dunia”, Kerugian Hampir 1000 Triliun

Berita Terkini