ACHEHNETWORK.COM – Dalam pidato pertamanya sebagai Presiden ke-8 Indonesia pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dengan tegas menyampaikan sikap Indonesia terhadap apartheid.
Ia menekankan bahwa Indonesia akan selalu menentang segala bentuk penjajahan dan penindasan, serta berdiri melawan apartheid, sebuah sistem segregasi rasial yang pernah diterapkan di Afrika Selatan.
Indonesia Menentang Apartheid
Prabowo mengingatkan bahwa sebagai negara yang pernah dijajah, Indonesia sangat memahami penderitaan akibat penindasan.
Oleh karena itu, prinsip anti-penjajahan dan anti-rasialisme menjadi landasan kuat dalam politik luar negeri Indonesia.
Ia menyoroti peringatan di era kolonial yang pernah ditemukan di Jakarta bertuliskan “Honden en Inlander Verboden,” yang berarti “Anjing dan Pribumi Dilarang Masuk.”
Ungkapan ini mengingatkan akan diskriminasi yang dialami bangsa Indonesia pada masa penjajahan.
Sejarah Apartheid
Apartheid adalah sistem segregasi rasial yang resmi diterapkan di Afrika Selatan dari 1948 hingga awal 1990-an.
Apartheid dirancang untuk mempertahankan dominasi politik dan ekonomi oleh kaum minoritas kulit putih di negara tersebut, dengan memisahkan penduduk berdasarkan ras.
Dalam sistem ini, penduduk kulit hitam dikeluarkan dari banyak hak dan fasilitas publik, seperti akses ke pendidikan, pekerjaan, dan transportasi.
Sistem ini menempatkan orang kulit putih sebagai kelompok dominan, sementara kelompok lain, terutama orang kulit hitam, diabaikan dari berbagai hak-hak sipil.
Segregasi ini diperkuat dengan undang-undang seperti Undang-Undang Penghapusan Pencampuran Ras dan Undang-Undang Pendaftaran Penduduk.
Pengaruh Global dan Perjuangan Anti-Apartheid
Gerakan anti-apartheid mendapat dukungan luas dari berbagai negara, termasuk Indonesia.
Kebrutalan sistem ini terlihat jelas dalam insiden Pembantaian Sharpeville pada tahun 1960, ketika polisi Afrika Selatan menembak mati 69 pengunjuk rasa anti-apartheid yang tidak bersenjata.
Peristiwa ini menarik perhatian dunia internasional dan memicu seruan untuk boikot dan sanksi ekonomi terhadap Afrika Selatan.
Akhir dari Apartheid
Tekanan internasional dan perjuangan dalam negeri akhirnya memaksa pemerintah Afrika Selatan untuk memulai proses negosiasi pada awal 1990-an.
Proses ini menjadi titik awal bagi penghapusan apartheid, yang ditandai dengan pembebasan Nelson Mandela dari penjara pada 1990 setelah 27 tahun dipenjara.
Mandela memainkan peran kunci dalam transisi menuju demokrasi, bekerja sama dengan Presiden FW de Klerk untuk mengakhiri rezim apartheid.
Upaya mereka membawa Mandela dan de Klerk meraih Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1993.
Pemilu 1994 kemudian menjadi momen bersejarah di Afrika Selatan, ketika untuk pertama kalinya, seluruh warga tanpa memandang ras diizinkan memberikan suaranya.
Nelson Mandela kemudian menjadi Presiden pertama Afrika Selatan pasca-apartheid, memimpin pemerintah persatuan nasional yang juga melibatkan de Klerk.
Kepemimpinan Mandela dan de Klerk memperlihatkan potensi rekonsiliasi dan transisi damai dari sistem diskriminasi yang telah berlangsung puluhan tahun.
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan selalu mendukung perjuangan rakyat tertindas di seluruh dunia, termasuk mendukung kemerdekaan Palestina sebagai bagian dari komitmen terhadap keadilan dan hak asasi manusia.***
Editor : ADM
SHARE :
