ACHEHNETWORK.COM – Kabinet Merah Putih era Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah resmi dilantik pada Selasa, 22 Oktober 2024, di Istana Negara, Jakarta.
Pemerintahan ini memperkenalkan 48 menteri dan 56 wakil menteri (wamen), serta sejumlah penasihat, utusan khusus, dan staf khusus.
Namun, sorotan publik tertuju pada beberapa tokoh yang dinilai kontroversial. Siapa saja mereka?
1. Yusril Ihza Mahendra – Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Yusril Ihza Mahendra, politisi Partai Bulan Bintang, mencuatkan kontroversi terkait pernyataannya soal kerusuhan Mei 1998.
Dalam pernyataannya, Yusril mengungkapkan bahwa beberapa tahun terakhir tidak ada pelanggaran HAM berat, termasuk pada peristiwa kerusuhan yang mengguncang Orde Baru.
“Selama beberapa tahun terakhir, tidak terjadi kasus pelanggaran HAM berat,” ujarnya di Istana Kepresidenan.
Pernyataan tersebut menuai banyak reaksi dari berbagai pihak.
Yusril kemudian mengklarifikasi bahwa pernyataan sebelumnya kurang tepat dan mengaitkan bahwa peristiwa 1998 bukanlah genocide atau ethnic cleansing.
Meski demikian, pernyataan Yusril tetap mengundang perhatian serius dan menjadi perbincangan publik terkait posisinya di kabinet.
2. Yandri Susanto – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Sebagai Menteri Desa, Yandri Susanto langsung menuai kritik publik terkait surat berkop resmi kementerian yang mengundang sejumlah kepala desa menghadiri haul ibunda Yandri.
Surat tersebut mencantumkan kop dan stempel kementerian, yang diunggah oleh Mantan Menko Polhukam Mahfud MD, yang menilai tindakan Yandri keliru.
“Acara keluarga seperti haul seharusnya bersifat pribadi, bukan menggunakan fasilitas kementerian,” tegas Mahfud.
Kritik juga datang dari berbagai pengamat yang menilai bahwa Yandri memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi.
Hal ini dinilai dapat mencoreng kredibilitas Kabinet Merah Putih yang baru berusia beberapa hari.
3. Mayor Teddy Indra Wijaya – Sekretaris Kabinet
Pengangkatan Mayor (Inf) Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet juga menjadi perhatian.
SETARA Institute melalui peneliti Ikhsan Yosarie menyoroti bahwa pengangkatan Mayor Teddy dianggap melanggar Pasal 47 UU TNI, yang menyebut prajurit aktif hanya dapat menjabat posisi sipil jika sudah pensiun.
Struktur Seskab kini berada di bawah Menteri Sekretaris Negara, namun status sipil jabatan ini masih diperdebatkan.
Kebijakan ini dianggap mengabaikan reformasi TNI, dengan risiko mempengaruhi kredibilitas kepemimpinan Prabowo yang seharusnya menjaga profesionalitas TNI.
Menurut Ikhsan, posisi tersebut sebaiknya diisi oleh prajurit yang telah pensiun atau sipil untuk memperkuat semangat reformasi militer yang sejalan dengan amanat reformasi 1998.
4. Hasan Nasbi – Kepala Kantor Komunikasi Presiden
Hasan Nasbi, pendiri lembaga survei Cyrus Network, mengklaim bahwa struktur kementerian Prabowo lebih ramping dibandingkan era Jokowi.
Hasan menilai kabinet Prabowo lebih terstruktur dengan adanya tujuh Menteri Koordinator yang bertugas mengoordinasikan kementerian di bawahnya.
Menurutnya, hal ini adalah langkah untuk merampingkan organisasi yang sempat dinilai gemuk pada kabinet sebelumnya.
Pernyataan Hasan ini mendapat tanggapan beragam dari publik.
Banyak yang mendukung upaya pengaturan yang lebih efisien, namun ada pula yang mempertanyakan apakah struktur yang disebut ramping tersebut benar-benar efektif dalam menjalankan pemerintahan yang responsif.
5. Raffi Ahmad – Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni
Publik figur Raffi Ahmad yang dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden turut menjadi sorotan karena gelar Doktor Honoris Causa yang tercantum dalam Keppres pengangkatannya berasal dari lembaga yang tidak diakui Kemendikbud.
Isu ini semakin mencuat setelah warga Indonesia di Thailand menyelidiki alamat kampus pemberi gelar tersebut, yang ternyata adalah bangunan hotel.
Kasus ini memicu reaksi publik, yang mempertanyakan kredibilitas gelar tersebut.
Banyak yang menilai, sebagai figur publik, Raffi harus lebih teliti dalam menerima penghargaan yang sah agar dapat mendukung perannya sebagai pejabat pemerintahan yang profesional dan terpercaya.
Dampak Terhadap Kabinet Merah Putih
Kritik yang dilontarkan publik atas beberapa tokoh kabinet ini mencerminkan harapan besar agar pemerintahan Prabowo-Gibran menjalankan tata kelola yang transparan, profesional, dan berintegritas.
Kepercayaan masyarakat terhadap Kabinet Merah Putih tentunya akan sangat bergantung pada seberapa serius langkah-langkah yang diambil Prabowo dalam menangani isu-isu ini, demi menjaga kredibilitas pemerintahan yang baru dilantik.***
Editor : ADM