 |
| Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah Hadiri Rakor Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kemenko PMK |
AchehNetwork.com – Penjabat Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2024 Regional Sumatera.
Acara yang berlangsung di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia ini dipimpin langsung oleh Menko PMK, Muhadjir Effendy, dan dihadiri oleh seluruh perwakilan pemerintah daerah wilayah Provinsi Sumatera.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryantio, juga turut hadir dalam acara tersebut.
Penurunan Kemiskinan di Aceh
Dalam paparannya, Bustami Hamzah menyampaikan kabar baik tentang penurunan angka kemiskinan di Aceh. “Pada bulan Maret 2024, persentase penduduk miskin di Aceh mencapai 14,23%, atau setara dengan 804.530 orang.
Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,22 poin dibandingkan periode yang sama pada Maret 2023,” jelasnya pada Senin (5/8/2024).
Lebih lanjut, Bustami juga mengungkapkan bahwa kemiskinan ekstrem di Aceh mengalami penurunan yang signifikan.
“Pada tahun 2021, angka kemiskinan ekstrem berada di angka 3,47%, dan berhasil turun menjadi 1,83% pada tahun 2023,” tambahnya.
Tantangan dan Kelompok Rentan
Namun, meski terdapat penurunan yang signifikan, masih ada beberapa kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.
“Kelompok yang memerlukan layanan kesejahteraan sosial meliputi disabilitas, lanjut usia terlantar, anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan tuna sosial,” jelas Bustami.
Berdasarkan data, Aceh memiliki 20.193 penyandang disabilitas, 6.529 lanjut usia terlantar, 4.909 anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan 142 tuna sosial.
Terobosan dan Harapan
Untuk mempercepat penghapusan kemiskinan, Pemerintah Aceh telah melakukan berbagai terobosan melalui program penanggulangan kemiskinan.
“Kami telah melaksanakan sejumlah program yang dinilai sangat membantu dalam mengurangi angka kemiskinan,” kata Bustami.
Di akhir paparannya, Bustami Hamzah meminta dukungan dari pemerintah pusat.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat menetapkan kebijakan teknis terkait integrasi program, anggaran, dan sasaran pengentasan kemiskinan ekstrem secara terpadu. Kebijakan ini diperlukan untuk menghindari tumpang-tindih program, anggaran, dan sasaran, serta menciptakan keterpaduan strategi antara pusat dan daerah,” tegasnya.
Bustami juga menekankan pentingnya konvergensi data kemiskinan melalui integrasi berbagai sistem pendataan seperti DTKS, SDGs Desa, P3KE, dan Regsosek.
“Koordinasi dan kolaborasi yang inklusif, dengan keterbukaan dan partisipasi multi pihak, akan mendorong terbentuknya pemahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan terhadap strategi dan program pengentasan kemiskinan ekstrem,” tutupnya.
Dengan komitmen dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan pengentasan kemiskinan ekstrem di Aceh dapat berjalan lebih efektif dan menjadi agenda bersama yang membawa perubahan positif bagi seluruh masyarakat.***
SHARE :
