AchehNetwork.com – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akhirnya angkat bicara terkait isu anggota Paskibraka 2024 putri yang mengenakan hijab, namun memilih melepasnya saat pengukuhan oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa, 13 Agustus.
Menurut BPIP, keputusan tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelum proses seleksi dimulai.
Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, menjelaskan bahwa setiap calon anggota Paskibraka telah menandatangani surat pernyataan di atas materai yang menyatakan kesediaan mereka untuk mematuhi semua aturan, termasuk ketentuan mengenai seragam dan atribut yang berlaku selama pelaksanaan tugas.
“Setiap calon Paskibraka mendaftar secara sukarela, dan mereka telah menyetujui untuk mematuhi peraturan, termasuk tata pakaian yang diatur oleh BPIP,” ujar Yudian dalam siaran pers yang diterima pada Rabu, 14 Agustus 2024.
Lebih lanjut, Yudian menjelaskan bahwa seragam dan atribut Paskibraka dirancang untuk mencerminkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sesuai dengan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022.
Pada tahun ini, aturan tersebut ditegaskan melalui Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024, yang mengatur secara spesifik tentang standar pakaian, atribut, dan sikap tampang Paskibraka.
Dalam siaran pers tersebut juga dilampirkan contoh surat pernyataan dan gambar seragam Paskibraka.
Namun, gambar tersebut hanya menunjukkan dua sosok, yakni Paskibraka pria dan perempuan tanpa jilbab.
Yudian menekankan bahwa tidak ada paksaan bagi anggota Paskibraka putri untuk melepas jilbab.
Penampilan mereka saat pengukuhan adalah hasil kesepakatan yang telah dibuat dan hanya berlaku pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, seperti pengukuhan dan upacara pengibaran bendera.
Di luar acara kenegaraan tersebut, BPIP menegaskan bahwa para anggota Paskibraka putri memiliki kebebasan penuh untuk mengenakan jilbab.
“Kami menghormati hak kebebasan setiap anggota Paskibraka untuk mengenakan jilbab di luar acara kenegaraan,” tambah Yudian.
Namun, polemik ini telah memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI).
Wakil Sekretaris Jenderal PPI, Irwan Indra, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kejadian ini. Irwan yang telah menjadi pembina Paskibraka sejak 2016, menyatakan bahwa selama bertahun-tahun sebelumnya, tidak pernah ada pemaksaan bagi anggota Paskibraka putri untuk melepas jilbab.
“Ini pertama kalinya kami melihat kejadian seperti ini, dan itu terjadi pada pengukuhan Paskibraka tahun 2024,” ujar Irwan.
PPI dalam pernyataan resminya, yang diteken oleh Ketua Umum Gousta Feriza dan Sekretaris Jenderal Suprapto pada 14 Agustus, menolak keras dugaan adanya aturan atau tekanan yang memaksa anggota Paskibraka putri untuk melepas jilbab mereka.
PPI meminta BPIP untuk mengevaluasi kembali aturan yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, terutama terkait penghargaan terhadap keberagaman dan kebebasan beragama.
“Larangan menggunakan jilbab pada saat pengukuhan mencederai nilai Bhinneka Tunggal Ika dan pengamalan Pancasila, khususnya sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa,” tegas PPI dalam pernyataannya.
Mereka berharap BPIP sebagai penanggung jawab program Paskibraka dapat mengevaluasi dan memperbaiki aturan yang ada, agar tidak ada lagi insiden serupa di masa mendatang.***
SHARE :
