AchehNetwork.com – Rapat koordinasi yang penting antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat digelar di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat.
Agenda rapat yang diprakarsai oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP) adalah mempercepat pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) terkait penyediaan lahan bagi Mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Pj Sekda Aceh, Azwardi Abdullah AP M.Si, turut hadir dalam rapat tersebut, didampingi oleh Kepala Dinas Pertanahan Aceh, Ir Sunawardi M.Si.
Dalam pembahasan rapat, berbagai agenda penting termasuk penetapan objek lahan, subjek penerima manfaat, serta mekanisme kerja dan lini waktu pelaksanaan PSN dibicarakan secara mendalam.
Ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, termasuk pertemuan Presiden dengan Wali Nanggroe Aceh yang membahas pemenuhan Nota Kesepahaman Helsinki, khususnya terkait penyerahan tanah bagi Mantan Kombatan GAM.
Salah satu poin penting yang ditekankan oleh Pj Sekda Aceh adalah validasi data subjek penerima manfaat.
Pemerintah Aceh berkomitmen untuk memastikan keakuratan data sebagai dasar pelaksanaan program tersebut.
Terkait objek lahan, Azwardi menyampaikan bahwa telah diajukan usulan penggunaan hutan produksi seluas sekitar 22.693 hektar di kawasan Aceh Timur.
Usulan ini merupakan langkah konkret dalam upaya pemenuhan penyerahan tanah kepada Mantan Kombatan GAM.
Dalam diskusi, Syska Hutagalung, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, menyoroti tiga hal penting yang dihasilkan.
Pertama, angka yang konkret terkait subjek penerima manfaat penting sebagai dasar validasi.
Kedua, perlu adanya opsi dan skema dari pihak terkait untuk kelancaran program.
Ketiga, aspek-aspek terkait lainnya harus diperhatikan secara seksama untuk kesuksesan program.
Rapat ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan permasalahan ini bersama-sama.
Keterlibatan berbagai kementerian terkait juga menegaskan keseriusan pemerintah dalam menangani isu ini.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemenuhan komitmen terhadap Mantan Kombatan GAM berdasarkan Nota Kesepahaman Helsinki.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan proses penyediaan lahan bagi Mantan Kombatan GAM dapat dipercepat dan berjalan lancar.
Ini juga merupakan upaya pemerintah dalam membangun perdamaian dan rekonsiliasi di Aceh serta memberikan dampak positif bagi stabilitas dan pembangunan Aceh secara keseluruhan.(*)
SHARE :
