AchehNetwork.com – Rapat Koordinasi (Rakor) Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menghasilkan tujuh rekomendasi signifikan, termasuk usulan untuk memindahkan ibu kota provinsi dari Banda Aceh ke Aceh Tengah.
Acara tersebut, diadakan di Hotel Jeumpa Mannheim, Banda Aceh pada Sabtu-Minggu (23-24/12/2023), dihadiri oleh para direktur dan perwakilan YARA se-Aceh, serta dipimpin oleh Ketua YARA, Safaruddin SH MH.
Salah satu rekomendasi utama adalah dukungan terhadap Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, untuk melanjutkan pembangunan di Aceh hingga terpilihnya gubernur definitif setelah Pilkada.
Selain itu, YARA meminta Pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk memindahkan ibu kota provinsi ke Aceh Tengah.
Rekomendasi lainnya termasuk seruan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA untuk memperjuangkan kewenangan khusus Aceh sesuai UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
YARA juga mendesak pemerintah pusat untuk mengimplementasikan Pasal 10 UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, serta membentuk kementerian negara yang menangani otonomi khusus dan daerah istimewa.
Dalam rangka menjaga perdamaian, YARA menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Pemilu (Pileg, Pilpres, dan Pilkada) secara damai.
Selain itu, YARA menyoroti isu kemanusiaan dengan mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk menangani pengungsi Rohingya di Aceh secara serius, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keislaman, dan menindak hukum pelaku kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Penting untuk dicatat bahwa YARA juga menyatakan kesiapannya untuk menampung pengungsi Rohingya di Aceh. Ketua YARA, Safaruddin SH MH, menegaskan bahwa ini bukan hanya tindakan kemanusiaan, tetapi juga didasarkan pada regulasi, seperti Konvensi Pengungsi PBB tahun 1951 dan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016.
Safaruddin menyatakan bahwa YARA akan berkomunikasi dengan UNHCR untuk membahas langkah-langkah lebih lanjut terkait penanganan pengungsi Rohingya agar tidak terlunta-lunta di Aceh.(*)
SHARE :
