 |
| Pertemuan KIP Aceh dan Wali Nanggroe Aceh (Dok. Atjeh Watch) |
News, AchehNetwork.com – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menghadap Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar untuk memberikan laporan terbaru tentang persiapan dan kendala yang dihadapi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) di Aceh.
Delegasi pelaksana Pemilu dipimpin oleh Ketua KIP Aceh, Saiful, SE, yang secara langsung menyampaikan berbagai aspek terkait persiapan Pemilu kepada Wali Nanggroe.
M. Nasir SIP MPA, Kabag Humas dan Kerjasama Wali Nanggroe, menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, beberapa poin utama yang dibahas meliputi rancangan tahapan pelaksanaan Pemilu dan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan Pemilu di berbagai kabupaten/kota.
“Wali Nanggroe meminta laporan rinci tentang seluruh aspek persiapan Pemilu,” ungkap M. Nasir.
Ketua KIP Aceh menyampaikan bahwa logistik yang baru dicetak hingga saat ini hanya terbatas pada logistik pendukung, bukan logistik utama seperti surat suara.
Proses pengelolaan logistik utama, termasuk surat suara, akan dimulai sekitar November 2023 setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).
Lebih lanjut, Saiful menjelaskan bahwa sejauh ini hanya dua dari 23 kabupaten/kota yang telah melaksanakan penandatanganan NPHD (Nota Pencairan Dana Hibah dan Bantuan Sosial) untuk anggaran Pilkada tahun 2024, yakni Aceh Selatan dan Gayo Lues.
“Meskipun beberapa kabupaten/kota telah mencapai kesepakatan mengenai besaran anggaran Pilkada tahun 2024,” tambah Saiful.
Sesuai arahan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), penandatanganan NPHD anggaran Pilkada tahun 2024 harus selesai paling lambat pada November 2023.
Menyikapi laporan yang disampaikan oleh KIP Aceh, Wali Nanggroe mengungkapkan keprihatinan terkait kendala anggaran yang menghadang persiapan Pemilu di Aceh.
“Ini bukan seharusnya terjadi seperti ini, karena pemilu adalah perayaan demokrasi rakyat, dan ini adalah tanggung jawab pusat. Mengapa anggarannya belum turun, inilah yang menjadi permasalahan,” tegas Wali Nanggroe.
Dalam upaya mengatasi masalah ini, Wali Nanggroe meminta laporan rinci dari KIP Aceh, termasuk rincian anggaran yang diperlukan di setiap kabupaten/kota.
Ia berkomitmen untuk memastikan upaya yang diperlukan agar anggaran yang diperlukan segera tersedia.
“Saya meminta laporan rinci, kabupaten/kota mana yang terlibat, berapa jumlah anggaran yang diperlukan. Insya Allah, saya akan berusaha untuk memastikan bahwa anggaran yang dibutuhkan akan segera tersedia,” ujar Wali Nanggroe dengan tekad kuat.(*)
Sumber: Atjeh Watch
SHARE :
