News, AchehNetwork.com – Rabu lalu, berita menggemparkan datang dari dunia sepak bola ketika FIFA, organisasi sepak bola global,
secara resmi mencabut hak Indonesia sebagai tuan rumah turnamen akibat keberatan Indonesia terhadap partisipasi Israel.
Israel, satu-satunya negara Timur Tengah yang berhasil lolos ke turnamen ini, menjadi bahan kontroversi yang mengakibatkan langkah tegas dari FIFA.
Kontroversi ini berawal ketika Indonesia menunjukkan prasangka anti-Israel yang cukup kuat, yang menyebabkan mereka mengambil langkah kontroversial ini.
The Jerusalem Post, sebuah media Israel, bahkan tidak ragu untuk menyebut Indonesia sebagai “bukanlah bangsa yang modern dan berwawasan ke depan, melainkan sebagai negara terbelakang yang masih dibutakan oleh prasangka anti-Israel.”
Pernyataan ini dipublikasikan pada 3 April 2023 dalam portal berita Jpost.
Namun, ini bukan pertama kalinya Indonesia mengambil tindakan kontroversial terhadap atlet Israel.
Pada tahun 1958, Indonesia bersama Turki dan Sudan menghindari pertandingan melawan Israel dalam babak kualifikasi Piala Dunia.
Saat ini, Turki dan Sudan sudah memiliki hubungan dengan Israel, sementara Indonesia masih mempertahankan posisi yang membeku seperti 65 tahun yang lalu.
Keputusan Indonesia untuk menarik diri sebagai tuan rumah turnamen ini telah menuai kritik dari berbagai pihak.
Keputusan ini tidak hanya memengaruhi kesempatan tim sepak bola muda Indonesia untuk berpartisipasi, tetapi juga berdampak pada perekonomian lokal.
Menjadi tuan rumah turnamen ini diharapkan akan memberikan pemasukan sejumlah ratus juta dolar ke dalam perekonomian lokal.
Kontroversi ini juga mencerminkan bagaimana antipati terhadap Israel telah membutakan Indonesia.
Dalam konteks politik, mencela Israel sering digunakan sebagai cara untuk mendapatkan dukungan populer di negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang memiliki simpati kuat terhadap Palestina.
Hal ini terlihat dari beberapa kandidat presiden terkemuka yang mendukung pelarangan Israel, yang membuat pesaing mereka, termasuk presiden saat ini, terlihat kurang pro-Palestina.
Situasi ini juga mengecewakan karena sebelumnya, Indonesia telah dianggap sebagai salah satu negara berikutnya yang akan bergabung dengan Abraham Accords dan menjalin hubungan diplomatik formal dengan Israel.
Namun, dengan keputusan terkini ini, harapan tersebut semakin jauh dari kenyataan.
Kontroversi ini menjadi sorotan internasional dan meninggalkan pertanyaan tentang bagaimana prasangka politik dapat mempengaruhi kepentingan nasional dan kemajuan suatu negara.(*)
SHARE :
