 |
| Keputusan ini ditegaskan setelah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia, Dito Ariotedjo, menerima audiensi dari perwakilan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumut di Ruang Kerjanya |
Jakarta, Acheh Network – Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI tahun 2024 yang dijadwalkan akan digelar di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) tetap akan berlangsung sesuai rencana pada bulan September 2024, meskipun pelaksanaannya akan bersamaan dengan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024.
Keputusan ini ditegaskan setelah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia, Dito Ariotedjo, menerima audiensi dari perwakilan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumut di Ruang Kerjanya, Lantai 10, Kemenpora RI, Jakarta Pusat, pada hari Selasa, 29 Agustus 2023.
Pada pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah Aceh, Bustami Hamzah, memaparkan tentang kesiapan arena pertandingan untuk PON nasional tersebut.
“Dengan yakin, Aceh telah siap menyambut PON 2024,” ujar Bustami dalam keterangan tertulis pada Selasa, 29 Agustus 2023.
Bustami menjelaskan bahwa persiapan PON di Aceh berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.
Dia memastikan bahwa hingga saat ini, tidak ada kendala yang signifikan terutama terkait dengan fasilitas arena pertandingan olahraga di Aceh.
“Intinya, kami telah menyiapkan venue yang akan digunakan untuk pertandingan, namun tentu kami masih memerlukan perhatian lebih dari pemerintah pusat. Pada kesempatan ini, kami melaporkan perkembangan kepada Bapak Menpora untuk mendapatkan arahan lebih lanjut,” ungkapnya.
Namun, meskipun demikian, Bustami menyatakan bahwa Aceh saat ini masih berupaya mencari solusi bersama untuk mengatasi beberapa kendala dalam sektor kegiatan yang akan diadakan.
“Terdapat beberapa hal yang perlu dicari solusinya, terutama terkait dengan venue dan penyelenggaraan. Terutama dalam hal penyelenggaraan, karena ini akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Berdasarkan analisis Pemerintah Aceh, biaya yang dibutuhkan hingga tahap penyelenggaraan masih kurang sekitar Rp1,26 triliun lebih,” jelasnya.
Bustami menjelaskan, kendala ini timbul karena perhelatan PON akan dilakukan dalam jangka waktu yang sangat dekat dengan pelaksanaan Pemilu 2024, sementara daerah diwajibkan menyisihkan 40 persen dari anggarannya untuk Pemilu yang akan datang.
Oleh karena itu, Sekda Aceh berharap adanya kolaborasi dalam mencari solusi agar acara yang dinantikan oleh banyak pihak ini dapat berjalan dengan lancar.
“Kita perlu melakukan diskusi bersama, bersama-sama mencari solusi. Aceh, pada intinya, sangat siap dengan agenda ini,” tandasnya.
Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo, mengusulkan agar Aceh-Sumut membentuk forum komunikasi khusus terkait PON 2024.
“Dalam forum tersebut, kita dapat membahas hal-hal yang perlu ditambahkan,” ujarnya.
Dengan adanya diskusi komprehensif terkait PON, diharapkan akan teridentifikasi elemen-elemen yang masih kurang sehingga pihak berwenang dapat mengambil tindakan yang sesuai.
“Kita perlu memiliki panduan yang kokoh. Meskipun venue pada dasarnya tidak menjadi masalah, namun perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait penyelenggaraan,” tambahnya.
Dito mengungkapkan optimisme bahwa Pemerintah akan berkontribusi secara maksimal dan akan melakukan evaluasi terkait kekurangan-kekurangan yang ada.
“Kami akan mengevaluasi mengenai kekurangan tersebut. Saya berharap forum ini dapat segera terbentuk dan berjalan, sehingga kami dapat segera melaporkan kepada Presiden,” ujarnya.
Selain perwakilan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumut, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni.
Fatoni menyampaikan kesiapan Aceh dan Sumut dalam menghadapi PON 2024. Ia mengungkapkan bahwa Aceh telah melakukan diskusi dengan pihaknya terkait persiapan penyelenggaraan.
“Kami telah berdiskusi sebelumnya, dan Aceh bersiap dengan sangat baik, begitu pula Sumut,” katanya.
Namun, ia juga mengakui bahwa tantangan utama adalah terkait anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ke depan.
“Oleh karena itu, kami meminta bantuan solusi dari Menpora, apakah ada yang dapat dikurangi atau ditambahkan dari APBN,” paparnya
Fatoni juga menyebutkan kemungkinan adanya bantuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga atau arahan langsung dari Presiden untuk mendukung kekurangan anggaran tersebut.
Audiensi tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Aceh, Bustami Hamzah; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Aceh, T Ahmad Dedek; serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Muhammad Adam.(*)
Dapatkan update berita dan artikel menarik lainnya dari Acheh Network di Google News
SHARE :
