 |
| Ketua Forum Komunikasi Korban dan Keluarga Korban Tragedi Simpang KKA Murthala (Foto: AJNN) |
ACEH UTARA – Korban-korban tragedi Simpang Kertas Kraft Aceh (KKA) mengajukan permintaan untuk diundang dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara kick off yang akan berlangsung di Rumoh Geudong, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie pada tanggal 27 Juni 2023.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo akan memulai implementasi rekomendasi tim penyelesaian non-yudisial terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.
Ketua Forum Komunikasi Korban dan Keluarga Korban Tragedi Simpang KKA (FK3T SP KKA), Murthala, menyampaikan bahwa hingga saat ini mereka belum menerima pemberitahuan apakah korban tragedi Simpang KKA akan mendapatkan undangan atau tidak.
“Dengan tujuan untuk menyampaikan hal-hal penting secara langsung kepada Presiden terkait sejumlah permasalahan dan penyelesaian kasus tragedi Simpang KKA,” ujar Murthala.
Murthala menambahkan bahwa kasus tersebut sebelumnya telah diakui oleh pemerintah sebagai pelanggaran HAM berat di masa lalu. Mereka telah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak namun belum menerima tanggapan apapun.
“Salah satu hal yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana Presiden dapat mengakomodir seluruh korban tragedi Simpang KKA,” ungkap Murthala.
Menurut Murthala, dari 33 orang yang telah menjalani pemeriksaan (BAP), hanya 21 orang yang telah mendapatkan rekomendasi dari Komnas HAM melalui LPSK. Oleh karena itu, nasib 12 korban lainnya perlu dipertanyakan.
Murthala menjelaskan bahwa korban tragedi Simpang KKA tidak menolak proses pemulihan, namun mereka juga berharap agar Presiden Jokowi dapat menegakkan kebenaran dan keadilan.
“Seperti melalui mekanisme penyelesaian yudisial melalui proses pengadilan HAM Ad Hoc, sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi Bangsa Indonesia agar kasus pelanggaran HAM tidak terulang,” tutur Murthala.
Selain itu, pihak korban juga ingin menyampaikan permohonan kepada Presiden Jokowi untuk membangun museum guna membantu penyembuhan luka psikologis dan fisik korban, serta memberikan kartu jaminan kesehatan secara khusus.
“Kami juga berharap adanya jaminan pendidikan bagi anak-anak korban, serta upaya pemberdayaan ekonomi bagi korban dan keluarganya yang sudah lanjut usia,” pungkasnya.(*)
SHARE :
