 |
| Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Aceh, Nahrawi Noerdin/ |
AchehNetwork.com – Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Aceh, Nahrawi Noerdin, menyampaikan pandangannya mengenai rencana penghentian penggunaan barcode pada pengisian bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) selama pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang akan digelar pada September 2024 mendatang di Aceh.
Menurut Nahrawi, Aceh sebagai tuan rumah PON XXI telah berhasil menerapkan kebijakan penggunaan barcode untuk konsumen BBM bersubsidi.
Program ini dianggap sukses dan menjadikan Aceh sebagai pilot project nasional dalam pendistribusian BBM bersubsidi yang tepat sasaran.
“Keberhasilan Aceh dalam mendistribusikan BBM bersubsidi sesuai peruntukannya sangat prestisius. Ini menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia untuk mengadopsi sistem serupa,” ungkap Nahrawi yang akrab disapa Toke Awi.
Ia menegaskan bahwa penggunaan barcode telah membantu memastikan BBM bersubsidi hanya digunakan oleh mereka yang berhak.
Dengan demikian, pihak-pihak yang sebelumnya menyalahgunakan subsidi BBM untuk kepentingan pribadi atau kelompok menjadi kesulitan mengaksesnya.
“Kami berharap kebijakan ini dapat memastikan ketersediaan BBM bersubsidi hingga akhir tahun tanpa antrean panjang yang biasa terjadi saat kuota BBM habis sebelum waktunya,” tambah Nahrawi.
Namun, Nahrawi merasa prihatin dengan adanya wacana penghentian penggunaan barcode selama PON XXI.
Ia berpendapat bahwa alasan menerima tamu dalam jumlah besar bukanlah argumen yang kuat untuk mencabut kebijakan yang telah terbukti efektif.
“Bagi saya, PON XXI seharusnya menjadi kesempatan untuk menunjukkan keberhasilan Aceh dalam menerapkan sistem barcode di SPBU. Ini adalah ajang penting untuk menyosialisasikan sistem ini kepada seluruh peserta PON dari seluruh penjuru tanah air,” ujar Nahrawi.
Dengan sistem barcode, subsidi BBM menjadi lebih tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh kontraktor atau industri yang tidak berhak.
Selain itu, pajak daerah dari penggunaan BBM oleh kontraktor dan industri juga menjadi lebih transparan dan masuk ke kas Pemerintah Aceh.
Nahrawi menyarankan, jika memang diperlukan, pemberian dispensasi penggunaan barcode hanya selama event PON sebagai bentuk penghormatan bagi para tamu.
Namun, ia berharap kebijakan barcode tetap dipertahankan.
“Para tamu juga pasti ingin belajar dari Aceh bagaimana kebijakan yang berpihak pada rakyat bisa diterapkan, termasuk bagaimana subsidi BBM benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak,” tutup Nahrawi Noerdin.***
