 |
| Haji Uma bertemu sejumlah nasabah BPRS Gayo/ |
AchehNetwork.com – Kasus hilangnya uang nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo masih menjadi sorotan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tengah seolah menutup mata terhadap permasalahan ini, memicu kekhawatiran dan kekecewaan di kalangan warga.
Dilansir oleh AN Creator dari AJNN, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Sudirman alias Haji Uma, menyampaikan kritik tajam terhadap Pemkab Aceh Tengah yang dinilai abai terhadap kasus BPRS Gayo.
Pertemuan dengan Nasabah
Haji Uma bertemu dengan sejumlah nasabah BPRS Gayo di sebuah kafe di Takengon, Aceh Tengah, Sabtu, 20 Juli 2024.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh banyak nasabah yang didominasi oleh para ibu-ibu, yang bergantian menyampaikan keluh kesah mereka sebagai korban.
“Kita sudah mendengarkan langsung apa yang disampaikan. Selama ini saya hanya membaca dari pemberitaan di media,” kata Haji Uma.
Beliau menilai para pemangku kepentingan di Aceh Tengah telah berupaya menghindari tanggung jawab terhadap kasus ini.
“Seharusnya kita tidak bisa begitu, semua stakeholder dalam kasus ini harus memberikan peran dan tanggung jawab kepada nasabah,” tegas beliau.
Peran Pemerintah dan Lembaga Terkait
Haji Uma menekankan bahwa nasabah yang menjadi korban harus mendapat kepastian, bukan sekadar informasi yang tidak akurat.
“Jangan seperti dibola-bolain. Ini tabungan masyarakat harus dilindungi. Bukankah ada LPS, OJK, serta pemerintah kabupaten sebagai pemegang saham dan pemilik BPRS,” ujar beliau.
Beliau menegaskan, Pemkab Aceh Tengah harus memberikan peran dan tidak boleh lari dari permasalahan ini. Jika terdapat kesalahan wewenang atau indikasi tindak pidana, hal tersebut menjadi ranah Aparat Penegak Hukum (APH).
Kesalahan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Bank
Menurut Haji Uma, jika BPRS Gayo dikelola dengan baik, tidak akan terjadi kesalahan seperti yang saat ini terjadi.
“Saya heran setelah mendengar permasalahan ini, ada oknum yang diduga melarikan uang nasabah sehingga menimbulkan kerugian,” ungkap beliau.
Beliau menegaskan, perbankan tidak seharusnya menunggu proses dari oknum untuk mengembalikan uang nasabah yang dilarikan.
“Apalagi saya mendengar, para nasabah dari pagi hingga sore harus menunggu nasabah lain membayar angsuran kredit. Padahal setiap perbankan harus memiliki dana cadangan dan bertanggung jawab,” tambah beliau.
Nasabah Korban Adalah Masyarakat Biasa
Haji Uma mengungkapkan keprihatinannya bahwa korban dalam kasus ini bukanlah pengusaha besar, melainkan masyarakat biasa yang sangat menggantungkan diri pada uang mereka di bank tersebut.
“Oleh karena itu, pemerintah harus segera bertanggung jawab, tidak boleh lari dan tidak boleh buang badan,” pungkas beliau.
Kasus ini menuntut perhatian serius dari Pemkab Aceh Tengah dan lembaga terkait untuk memberikan solusi yang tepat dan adil bagi para nasabah yang menjadi korban.***
