 |
| Pj Bupati Pidie, Ir. Wahyudi Adisiswanto. (Foto: tangkapan layar) |
PIDIE – Tanggal 27 Juni 2023 menjadi momen yang dinantikan oleh masyarakat Pidie, Aceh, karena pada hari itu Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan mengunjungi wilayah tersebut.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk memulai penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi di masa lalu di Aceh secara non-yudisial.
Acara kedatangan Presiden akan berlangsung di Rumoh Geudong, sebuah tempat yang memiliki peran penting dalam sejarah Aceh. Tempat ini menjadi saksi penyiksaan yang dilakukan oleh aparat TNI terhadap masyarakat Aceh selama masa konflik Aceh pada tahun 1989-1998.
Namun, rencana persiapan kunjungan Presiden ini tidak luput dari kontroversi. Salah satu permasalahan yang muncul adalah terkait pemusnahan Rumoh Geudong yang akan digantikan dengan pembangunan sebuah masjid untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.
Pj Bupati Pidie, Ir. Wahyudi Adisiswanto, menjelaskan bahwa wacana pembangunan masjid tersebut bertujuan untuk menciptakan generasi baru yang tidak lagi dipenuhi oleh rasa dendam setelah 25 tahun berlalu.
Pendapat masyarakat terbagi mengenai pemusnahan Rumoh Geudong. Ada yang berpendapat bahwa lokasi tersebut harus dibersihkan dan dilupakan karena menyedihkan, sementara ada juga yang ingin menjadikannya sebagai kenangan.
Pemerintah mencoba mengelaborasi bahwa di Pidie saja terdapat 58 keluarga atau 133 jiwa yang menjadi korban, dan mereka berharap setelah acara ini tidak ada lagi kesedihan yang diceritakan. Pemerintah mengakui pentingnya belajar dari Aceh untuk membangun Indonesia, dan Pidie dianggap sebagai jantung Aceh.
Pj Bupati Pidie juga mengakui adanya pro dan kontra terkait pemusnahan Rumoh Geudong. Beberapa masyarakat meminta pemusnahan karena melihatnya menyedihkan, sementara yang lain ingin menjadikannya sebagai kenangan.
Mereka yang mengetahui bahwa tempat ini dulunya adalah tempat penemuan jenazah akan merasa terharu melihat kondisinya. Namun, Pj Bupati Pidie berpendapat bahwa pembangunan masjid di bekas Rumoh Geudong adalah langkah untuk melupakan masa lalu dan mencegah dendam terwarisi oleh generasi berikutnya.
Pembangunan masjid ini didanai oleh Kementerian PUPR, sedangkan pembebasan lahan dilakukan melalui Dana BTT Pidie. Pj Bupati Pidie berharap bahwa masyarakat Pidie dapat maju dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk penyelesaian Waduk Tiro dan Pabrik Semen.
Mereka berharap generasi baru dapat membentuk masa depan yang lebih baik tanpa harus terbelenggu oleh masa lalu yang kelam.
Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pidie ini merupakan awal dari upaya penyelesaian pelanggaran HAM secara non-yudisial. Acara tersebut akan dimulai di Rumoh Geudong, dan Presiden akan tiba di Pidie melalui helikopter setelah perjalanan udara dari Banda Aceh. Dalam perjalanan menuju Rumoh Geudong, Presiden akan disambut oleh ribuan santri di pinggir jalan.
Di samping itu, sebelum masuk ke lokasi acara, ibu-ibu dari Sirul Mubtadin akan melaksanakan zikir bersama sebagai tanda kesatuan dalam menghadapi masa depan yang lebih baik.
Pada akhirnya, pembangunan masjid di bekas Rumoh Geudong ini menjadi perdebatan di antara masyarakat. Namun, Pj Bupati Pidie menegaskan bahwa penolakan pembangunan monumen bertujuan agar generasi baru tidak terus mengingat kenangan yang kelam.
Pidie diharapkan dapat melahirkan generasi yang cerdas dan mampu memajukan wilayah tersebut ke arah yang lebih baik.
Dengan demikian, kunjungan Presiden Jokowi ke Pidie menjadi momen penting dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu.
Pembangunan masjid di bekas Rumoh Geudong menjadi simbol transformasi dan harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Pidie dan Aceh secara keseluruhan.(*)
