 |
| Ketua YARA, Safaruddin SH MH dalam Coffee Morning bersama jurnalis di Sanusi Kopi, Banda Aceh. (Foto: tangkapan layar) |
BANDA ACEH – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) memberikan dukungan kepada pemerintah setempat dalam upaya merevisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan tujuan memperbaiki kondisi perekonomian daerah tersebut. Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, menyatakan hal ini dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di salah satu Warkop di Banda Aceh pada hari Selasa, 23 Mei 2023.
Menurut Safaruddin, YARA mendukung langkah Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk memperkenalkan kembali bank konvensional guna mencegah isolasi masyarakat dalam menjalin hubungan bisnis dengan daerah dan negara lain.
Safaruddin juga menyampaikan bahwa saat ini masyarakat Aceh menyalahkan prinsip syariah ketika terjadi gangguan layanan pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Menurutnya, hal ini merupakan akibat dari penutupan semua bank konvensional di provinsi tersebut.
“Tiga tahun lalu kami telah menyampaikan bahwa jika terjadi pelayanan buruk di BSI, maka syariah yang akan disalahkan dan difitnah dengan tuduhan bahwa prinsip syariah yang menjadi penyebabnya,” ungkap Safaruddin.
Safaruddin menjelaskan bahwa sejak awal, pihaknya tidak setuju dengan penutupan semua bank konvensional di Aceh. Baginya, hal tersebut adalah langkah yang keliru.
“Ini adalah kesalahan besar karena mengakibatkan berbagai masalah sosial, terutama bagi para pelaku bisnis di semua lapisan masyarakat,” ujar Safaruddin.
Safaruddin juga menambahkan bahwa YARA merekomendasikan agar Qanun LKS ditetapkan tanpa menutup bank konvensional. Menurutnya, bank konvensional seharusnya membuka unit syariah di setiap kantor cabangnya.
“Ini akan menjadi yang istimewa, ketika bank konvensional wajib memiliki unit syariah di setiap kantor cabangnya. Sebaliknya, malah disuruh untuk ditutup,” tambah Safaruddin.
YARA sejak awal telah menolak penutupan semua bank konvensional di Aceh karena mereka telah memprediksi adanya masalah sosial dan ekonomi jika satu sistem perbankan dipaksakan untuk menguasai. “Monopoli di mana pun memang tidak baik,” tambahnya.(*)
SHARE :
